by

Sejarah Ekonomi Syariah Indonesia

Sejatinya, dalam Islam memang terdapat ajaran dan hukum yang mengatur tentang nilai-nilai ekonomi atau yang lazim disebut dengan Fikih Muamalah. Hukum ini mengajarkan tentang bagaimana seharusnya praktik-praktik ekonomi yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis.

Beruntunglah, dalam dua dasawarsa terakhir, ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah Islam mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kehadirannya disambut hangat, mengingat ekonomi konvensional tidak dapat memenuhi harapan masyarakat muslim karena mengandung riba, sedangkan Islam melarang riba.

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir”. (Q.S Ali Imran (3):130)

Lebih lengkapnya, berikut sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia:

Fase Awal Kemunculan
Sebenarnya, diskusi mengenai lembaga keuangan syariah sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat Indonesia telah dimulai sejak awal tahun 1980-an. Hanya saja, baru di awal periode 1990-an pendirian lembaga keuangan Islam ini bisa terealisasi, yaitu dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia di tahun 1992, sebagai lembaga keuangan pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan transaksinya.

Kelahiran lembaga keuangan syariah ini disambut sangat baik oleh mayoritas masyarakat muslim. Bahkan, perkembangannya pun sangat pesat, hingga terdapat 45 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian, kesuksesan ini juga diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lain. Baik yang berbentuk full branch maupun yang hanya berupa divisi atau unit usaha.

Tak ketinggalan, lembaga keuangan lain seperti perusahaan asuransi dan utang-piutang, juga menerapkan prinsip syariah dalam transaksinya. Terbukti dengan kemunculan PT Syarikat Takaful Indonesia (perusahaan asuransi) di tahun 1994. Dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan dan utang-piutang masyarakat menengah-bawah.

Fase Pencerahan
Untuk memenuhi harapan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesadaran umat Muslim, maka di tahun 1998 pemerintah mulai memberlakukan sebuah aturan yang berkaitan dengan sistem ekonomi syariah. Melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, pemerintah memberikan arahan kepada banyak lembaga keuangan konvensional untuk turut menyediakan divisi perbankan syariah, atau bahkan mengonversi secara total menjadi lembaga keuangan syariah.

Tidak hanya itu, di tahun 1999, MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga membentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dan implementasi ekonomi syariah. Lembaga tersebut bernama Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga yang beranggotakan para ahli hukum Islam dan praktisi ekonomi ini, bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam, untuk kemudian dijadikan pedoman dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia.

Fase Kebangkitan
Fase selanjutnya dari sejarah perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah di Indonesia ini, ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan program ekonomi syariah secara terstruktur dan berkesinambungan. Organisasi ini dinamakan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) atau yang juga sering disebut Islamic Economic Society. Pembentukan organisasi ini menandakan bahwa masyarakat muslim Indonesia telah menginginkan adanya sebuah percepatan dalam penerapan dan pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed