WISATA SYARIAH BERBASIS KULINER HALAL

By: On: test
WISATA SYARIAH BERBASIS KULINER HALAL

Syarat utama pengembangan wisata syariah adalah ketersediaan makanan halal serta fasilitas penunjang lainnya. Aspek inilah yang seharusnya menjadi perhatian.

Sebagai negara dengan penduduk muslim yang sangat besar, mencapai lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia sangat berpotensi mengembangkan wisata syariah di berbagai  daerah. Apalagi, sebagai negara kepulauan, di Indonesia juga terdapat berbagai ragam peninggalan sejarah Islam yang sangat menarik bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pertimbangan itulah yang mendasari kementrian Parawisata dan Ekonomi Kretif membidik segmen wisata syariah untuk terus dikembangkan. Dalam soft lounching Pengembangan Wisata Syariah, di Surabaya, beberapa waktu lalu, Wakil Mentri Parawisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwanda mengemukakan,secara keseluruhan, di Indonesia ada sembilan destinasi wisata syariah yaitu Sumatra barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Timur, Makassar dan Lombok.

Ditambahkan, pengembangan parawisata syariah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan yang menyebutkan mengenai pembangunan parawisata berkelanjutan. Selain itu, tentang kode etik parawisata yang menjunjung tinggi budaya serta nilai lokal. “parawisata syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah,” katanya. Riyanto Sofyan BSEE. MBA, komisaris utama PT. Sofyan  Hotels Tbk., yang juga Ketua Umum Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia (AHSIN) memperkirakan, jumlah wisatawan asing muslim yang datang ke Indonesia sebanyak 1,27 juta atau sebesar 18,24% dari total kunjungan wisatawan. Wisatawan mancanegara muslim bukan hanya datang dari Wilayah Timur Tengah saja. “hal ini berarti potensi wisatawan asing ke Indonesia masih cukup besar,” ujarnya.

Selama ini, wisatawan muslim (muslim travellers) sudah berkontribusi sekitar US$ 126 milyar pada tahun 2011. jumlah itu lebih tinggi dari pengeluaran wisatawan jerman yang mencapai US$111 milyar (Rp.1.077 triliun), lebih tinggi dari total uang yang dikeluarkan dari seluruh wisatawan Amerika Serikat yang mencapai US$93 milyar (Rp.902 trilin) atau cina yang mencapai US$ 65 milyar (Rp.630 triliun). Sedangkan wisatawan nusantara (Wisnus)pada tahun 2011 sudah sebesar 239 juta perjalanan dengan total perputara ekonomi sebanyak Rp. 158 triliun. Dengan populasi 88% muslim, wisatawan dalam negeri yang beragama islam pada tahun 2011 mencapai 210 juta dengan peneluaran belanja wisata sebesar Rp.139 triliun. “dengan meningkatnya jumlah “sharia conscious consumers” di Indonesia, Sekarang sudah banyak para wisnus yang menuntut jaminan ke-halal-an dan suasana yang islami pada tempat-tempat yang dikunjungi dalam perjalannya,” tambah Riyanto Sofyan. Fazal Bahardeen, CEO Crescet Rating menambahkan, selama 2012 hingga 2020, tingkat belanja para wisatawan muslim dunia akan tumbuh sebesar 4,8% dan akan menjadi US$ 192 milyar pada tahun 2020, atau setara dengan 13,4% dari total belanja parawisata dunia.

Sementara itu, Ketua Dewan Syariah Nasional-MUI, KH. Dr. Ma’aruf Amin menyambut baik rencana pemerintah untuk mengembangakan wisata syariah diberbagai tempat di indonesia. “ selama ini, wisata dianggap maksiat. Padahal tidak, khususnya jika dilakukan baik dan benar,” kata ma’aruf Amin. Saat ini, populasi muslim dunia mencapai 1,8 milyar jiwa atau 28% dari populasi penduduk dunia. Kontribusi wisatawan muslim pada 2011 sekitar US$ 126 milyar. Di Indonesia sendiri, dengan jumlah penduduk muslim mencapai 210 juta, peredaran uang yang dikeluarkan untuk berwisata di tanah air diperkirakan mencapai RP 139 triliun. Angka itu belum termasuk kunjungan wisatawan muslim dari berbagai negara ke Indonesia yang mencapai 1,270.437 orang. Mereka berasal dari Singapura, Malaysia, Rusia, Saudi Arabia, bahrain, dan Uni Emirat Arab.

Sapta Nirwanda menjelaskan, wisata syariah pada intinya adalah pada tataran pelayanan yang berbasis islam. Misalnya, salah satu tempat wisata itu menyediakan apapun kebutuhan wisatawan yang sesuai syariah. Seperti makanan yang tersedia dijamin kehalalanya, memiliki tempat ibadah, baik mushola maupun mesjid.”untuk tempat wisata seperti di Bali dan Lombok, kami akan merangkul dan meminta pada travel agen agar dalam pelayanan berbasis syariah, mengarahkan pada wisatawan ke lokasi dan makanan yang sesuai syariah,” jelasnya. Menurut Sapta, program wisata syariah yang merupakan program baru komenparekraf, juga bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke destinasi wisata yang ada.”program ini juga untuk menepis anggapan bahwa, parawisata syariah selalu terkait dengan wisata ziarah yang banyak mengunjungi makam-makam bersejarah atau religi, melainkan seluruh objek wisata. Tidak harus makam tapi wisata bahari juga bisa. Prinsipnya, syariah ini pada layanannya,” tutur Sapta. Rencana pengmbangan wisata syariah di Indonesia sebenarnya bisa dikatakan terlambat. Selama ini di beberapa negara di Asia, seperti thailand, Malaysia dan India telah mengembangkan wisata rohani dengan berbagai sarana dan prasarana pendukungnya.

Di Malaysia, wisata syariah sudah menjadi satu perpaduan dalam setiap ajang wisata mereka. Bahkan Malaysia kini mengklaim sebagai pusat wisata syariah dunia. Sementara itu, Korea Selatan yang notabene bukan negara muslim, sangat memanjakan wisatawan muslim yang hendak datang kenegara tersebut. Di kota Soul wisatawan dengan mudah menemukan resto halal seperti restoran Wazwan, salam Turkish Restourant, juga salam Bakery. Disana juga Terdapat Islamic Centre dan Soul Central Mosque, satu-satunya masjid besar di Soul. Sap[pta Nirwandar sendiri mengakui bahwa pengembangan wisata syariah di Indonesia cukup Terlambat. Namun, menurutnya, dengan potensi bisnisnya secara global yang sangat besar, mencapai hampir US$ 2 triliun pertahun, wisata syariah di Indonesia masih bisa mengejar ketertinggalan itu. Dengan melihat potensi yang sangat  besar, memang tidak ada kata terlambat. Namun jika pemerintah hendak mengembangkan wisata syariah di Indonesia, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Tidak hanya yang menyangkut langsung dengan objek pariwisatanya yang harus menarik dan terjaga keindahan dan kebersihannya. Lebih dari itu, sarana pendukung seperti hotel, restoran atau rumah makan dan jajanan khas daerah yang terjamin kehalalnya juga patut menjadi perhatian. Singkatnya, wisata syariah harus dipadukan dengan ketersediaan kuliner halal.

Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Osmena Gunawan berpendapat bahwa hotel, restoran, catering (Horeca) maupun trevel agency menjadi ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan kuliner dalam dunia parawisata syariah. Terlebih lagi dengan makin meningkatnya kepedulian masyarakat, tidak hanya dalam negri tetapi juga luar negri dalam mengkonsumsi produk halal.kesadaran akan halal yang semakin menglobal ini, kata Osmena, harus diikuti dengan penyediaan akan kuliner halal yang memadai. Negara lain seperti malaysia, thailand, brunei maupun singapura merupakan salah satu contoh sukses dalam penyediaan kuliner halal sebagai strategi menarik wisatawan. Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim ini sudah selayaknya pula dapat menyediakan halal bagi wisatawan mancanegara. Ketersediaan kuliner halal di Indonesia dapat menyukseskan visit Indonesia, perlu di dukung semua pihak,” ujarnya.”

LPPOM MUI sebagai lembaga yang telah dikenal sebagai rujukan sertifikasi Halal secara Internasional merasa perlu membantu dalam Penyediaan Kuliner Halal. Hal ini seiring dengan hal jawab LPPOM MUI bagi banyaknya wisatawan lokal maupun mancanegara akan keamanan dan kehalalan pangan selama berwisata di Indonesia.” Hotel sebagai sarana penting bagi penginapan para wisatawan, hingga saat ini hanya ada beberapa yang sudah memiliki Sertifikat halal, atau   dikelola secara syariah. Di Jakarta ada Hotel Sofyan yang Pengelolaannya berbasis syariah. Sedangkan di Bali, ada hotel Aston. Sedangkan di Bali yang menyediakan resto halal, seperti dikutip dari www.balihalaltour.com antara lain Dewangkara Holiday Villa Beach Resort yang terletak di kawasan Pantai sanur, Grand Santhi Hotel yang berlokasi di jantung kota Denpasar, Wina Holiday Villa kuta berlokasi di pusat pariwisata Pantai Kuta Bali dan The Anston Denpasar hotel & Convention, yang berlokasi dipusat kota Denpasar.

 

KETERSEDIAAN RESTO DAN JAJANAN HALAL

Halal yang dimaksud adalah sertifikat halal resmi, bukan klaim sepihak dari pengelola resto. Memang, sejumlah resto terkemuka,terutama resto jaringan fastfood, seperti Mc Donald, KFC,CFC, Pizza Hut, D’Cost telah memiliki sertifikat halal MUI. Namun, itu saja tentu belum cukup. Resto yang menyajikan makanan khas daerah tertentu, mestinya  wajib mekengkapi dirinya dengan sertifikat halal. Surabaya, misalnya, selama ini dikenal dengan makanan khas rujak cingur. Maka, mestinya ada beberapa pedagang makanan ini yang sudah di jamin halal, jika pedagangnya merupakan sekala pedagang UKM, maka pemerintah kota Surabaya bisa memberikan supsidi biaya sertifikasi, sedangkan jika pedagangnya termasuk menengah, maka biaya ditanggung sendiri oleh pedagang yang bersangkutan. Di Indonesia ada sekitar 430 kabupaten/kota yang memiliki makanan khas daerah masing-masing. Jika konsep “wajib sertifikasi halal untuk makanan khas daerah ‘tersebut dikembangkan, maka akan banyak tersedia rumah makan dan jajanan khas daerah yang terjamin kehalalannya. Wisatawan pun akan merasa nyaman berkunjung dan tinggal berlama-lama di kota tersebut.

  • Jurnal Halal No. 99/2013

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply